Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) terus memperkuat kerja sama dalam pengembangan kebijakan pertanahan melalui proyek LANDLAB. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, proyek ini diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, modern, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat membuka Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting bertajuk The Project for Capability Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Ossy, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi pelaksanaan proyek selama satu tahun terakhir, tetapi juga momentum untuk memastikan seluruh hasil kajian dapat diterapkan dalam kebijakan publik.
“Tujuan kita hari ini bukan bermaksud untuk memberikan berbagai kegiatan yang telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Ossy.
Proyek LANDLAB merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, dan JICA dalam bentuk bantuan teknis. Program ini berlangsung selama tiga tahun, mulai 28 April 2025 hingga 27 April 2028.
Pelaksanaannya difokuskan pada tiga kelompok kerja teknis (Technical Working Group/TWG), yaitu pengamanan tanah untuk pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.
Ossy menjelaskan, penguatan tata kelola pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum.
Selama satu tahun pertama, LANDLAB telah membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan MRT, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah.
Menurutnya, berbagai kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan berbasis data dan bukti yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, Tim Ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan proyek tersebut.
“Kemajuan yang telah kita capai merupakan cerminan dari komitmen bersama dan kolaborasi yang erat di antara kita,” ungkapnya.
Apresiasi serupa disampaikan Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko, yang menilai seluruh kelompok kerja dalam proyek LANDLAB menunjukkan perkembangan positif selama tahun pertama pelaksanaan.
“Penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus diberikan sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek ini. Saya sangat menantikan kolaborasi kita dan kesuksesan pembangunan selanjutnya,” ujar Takeda.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Arief Muliawan serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat memaparkan perkembangan pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Donny Erwan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
