JAKARTA, – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya integrasi data hak atas tanah, tata ruang, serta nilai tanah guna menyelesaikan berbagai permasalahan tata ruang dan wilayah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ossy saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026).
“Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi nilai tanahnya secara sama. Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy.
Menurut Ossy, integrasi basis data amat mendesak lantaran data hak, ruang, dan nilai tanah selama ini masih sering berjalan secara terpisah dalam sistem masing-masing, padahal ketiganya berada pada objek bidang tanah yang sama.
Ia juga menyoroti peran strategis profesi penilai dalam menjelaskan perubahan nilai tanah akibat perkembangan infrastruktur, aksesibilitas, maupun aktivitas ekonomi kawasan. Data terpadu tersebut diyakini dapat membantu pembacaan dampak pembangunan secara lebih komprehensif.
Seminar bernuansa penguatan sistem pertanahan ini juga dibuka oleh Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, serta diikuti ratusan peserta dari kementerian, lembaga, anggota MAPPI, dan perwakilan pemerintah daerah.
